gbhn 1998. Bab V Penutup. gbhn 1998

TAP MPR no. Adapun rumusan konsep ketahanan nasional dalam GBHN tahun 1998 adalah sebagai berikut; 1. Rumusan mengenai ketahanan nasional dalam GBHN 1998 adalah sebagai berikut : 1. Adapun rumusan mengenai ketahanan Nasional tersebut yakni : 1. Sedang pada era reformasi pasca 1998 berbeda, kebijakan iptek diarahkan untuk penguatan internal, pengembangan dan difusi iptek dengan mulai memperhatikan perlindungan hak kekayaan intelektual dan kerjasama internasional. Secara kelompok, carilah rumusan-rumusan ketahanan nasional sejak GBHN 1973 sampai GBHN 1998 tersebut. 3. Ketahanan nasional bermula dari ancaman setelah perang dingin terhadap budaya dan kebangsaan. Penetapan ini merupakan tahapan akhir perkembangan konsepsi negara kepulauan yang telah diperjuangkan sejak Dekrarasi. Garis-garis Besar Haluan Negara ( GBHN ) 1999-2004 : TAP MPR NO. Menurut GBHN 1998, Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut Tap MPR tahun 1993 dan 1998 Berdasarkan Ketetapan MPR (Tap MPR) tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN, pengertian wawasan nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia. 5 1997/1998 2726988 1767361 64. Konsep tersebut berlandaskan pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, menghargai perbedaan dan kesatuan dalam keragaman wilayah serta menghargai keberagaman masyarakat dan budaya yang ada di Indonesia. Ketahanan Nasional masuk dalam rumusan GBHN 1973, GBHN 1978, GBHN 1983, GBHN 1988, GBHN 1993, GBHN 1998. Dalam GBHN 1998 dan GBHN 1999, butir-butir Demokrasi Ekonomi tidak disebut lagi dan diperkirakan dikembalikan ke dalam Pasal-Pasal asli UUD 1945. Namun krisis ekonomi yang menghantam Indonesia memudarkan semua impianKonsepsi ketahanan nasional untuk pertama kalinya dimasukkan ke dalam GBHN 1973 yaitu ketetapan MPR No. Makna wawasan Nusantara menurut GBHN. Rumusan mengenai ketahanan nasional dalam GBHN 1998 adalah sebagai berikut. Makasar: Program Pascasarjana UNHAS. Rumusan ketahanan nasional dalam GBHN 1998 sebagai berikut: Untuk tetap memungkinkan berjalannya pembangunan nasional yang selalu harus menuju ke tujuan yang ingin dicapai dan agar dapat secara efektif diletakkan dari hambatan. Menurut kelompok kerja wawasan nusantara untuk diusulkan menjadi Tap MPR, yang dibuat Lemhanas tahun 1999, yaitu. 4 tahun (1998-2002),amandemen ke 5 ini salah satunya ditujukan untuk memperkuat k embali MPR dengan menghadirkan GBHN atau garis garis besar haluan negara yang sebelumnya pe rnah. 9. DAFTAR PUSTAKA Arief Hartoko (2009); Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Pendapatan Daerah Dari Sektor Pariwisata Di Kotamadya Malang Dalam penelitian terdahulu olehKarena menurut Soeharto, hal-hal yang menyangkut reformasi sudah tertuang dalam GBHN 1998. Dari berbagai pendapat yang ada di atas, secara sederhana Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia. GBHN Tahun 1983; Pada GBHN 1983 tidak diadakan perubahan atau penambahan pada Pola Dasar Pembangunan Nasional dan Pola Umum Pembangunan jangka panjang. MPR,Untuk dapat menerapkan Pancasila mahasiswa di harapkan dapat memahami Pancasila dengan mengikuti mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, Adapun peran yang dapat di lakukan mahasiswa dalam menerapkan pancasila dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa,dan bernegara adalah sebagai berikut: Mewariskan nilai-nilai. Konsepsi ketahanan nasional pada GBHN 1998 adalah rumusan yg terakhir. Pemanfaatan GBHN dalam sistem ketatanegaraan bukan berarti mengembalikan sistem politik ke era Orde Baru. Pada tahun-tahun selanjutnya konsepsi ketahanan nasional dimasukkan ke dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yakni mulai GBHN 1973 sampai dengan GBHN 1998. GBHN 1998 merumuskan sasaran pembangunan hukum yang sama dengan GBHN 1993. Enam Tap MPR tersebut, yaitu: (i) Tap MPR No. GBHN, konsepsi wawasan nusantara dimasukkan pada rumusan Pasal 25 A UUD NRI 1945. II Tahun 1998 tentang GBHN. Rumusan wawasan nusantara dimasukkan dalam naskah Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai hasil ketetapan MPR mulai tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Namun, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembangunan Nasional. Selain itu dijelaskan pula riwayat hidup presiden Soeharto. Diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan pada kebudayaan bangsa dan kualitas sumber daya manusia,. tulisan ini akan ditelaah beberapa al asan mengapa GBHN yang pada 1998 dihapus kini p erlu . 1998. Rumusan ketahanan nasional dalam GBHN 1998 sebagai berikut: 1) Untuk tetap memungkinkan berjalannya pembangunan nasional yang selalu harus menuju ke tujuan yang ingin dicapai dan agar dapat secara efektif. Tuntutan reformasi yang bergema sejak awal orde reformasi sebenernya gejala-gejalanya secara langsung atau tidak langsung diidentifikasikan dalam GBHN 1998. Lebih dalam, Hamdan menjelaskan, dulu MPR lembaga tertinggi negara yang membuat GBHN. V/MPR/1998 tentang pemberian tugas dan wewenang khusus kepada presiden/Mandataris MPR dalam rangka menyukseskan dan. 25/2000 tentang Propenas. 2. sampai tahun 1998 periode ini merupakan ke-munduran dari Orde Baru, karena prinsip-prinsip pembangunan semakin jauh dari nilai-nilai keadilan dan demokrasi, banyak. Selain mengembalikan kewenangan menetapkan GBHN kepada MPR, maka hal penting yang diperlukan dalam membangun Indonesia adalah pengamalan Pancasila yang terbebas dari dogma dan simbol yang didoktrin selama Orde Baru. tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun. Beranda Produk Hukum Monografi Hukum Buku Hukum GBHN ( 1988 - 1993 ) Garis. Rumusan GBHN 1998 sebagaimana telah dinyatakan di atas merupakan rumusan terakhir, sebab sekarang ini GBHN tidak lagi digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan. Pada periode 1959 sampai 1966 dikenal sebagai periode Demokrasi Terpimpin (Guided Democracy). Menurut Tap MPR Tahun 1993 dan 1998 Tentang GBHN Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan. Namun pada tahun 2002 ketika Masa Reformasi di Indonesia dimulai, GBHN tersebut dihapuskan. terselenggaranya Sidang Istimewa MPR 1998; Pemilu 1999 yang diikuti banyak partai, netralitas pegawai negeri, serta TNI dan Polri; peningkatan partisipasi politik, pers yang bebas serta Sidang Umum MPR 1999. Wawasan Nusantara. Menurut kelompok kerja Wawasan Nusantara untuk diusulkan menjadi tap. Haluan Negara (GBHN). Pada tahun-tahun selanjutnya konsepsi ketahanan nasional dimasukkan ke dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yakni mulai GBHN 1973 sampai dengan GBHN 1998. Perkembangan selanjutnya rumusan ketahanan nasional masuk dalam GBHN sebagai hasil ketetapan MPR yakni dimulai pada GBHN 1973, GBHN 1978, GBHN 1983, GBHN 1988, GBHN 1993 sampai terakhir GBHN 1998. Sebagaimana dalam urusan GBHN 1998 dikatakan wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. MPR, yang dibuat Lemhannas tahun 1999, yaitu. BAB IV PERBANDINGAN GARIS POLITIK HUKUM MENURUT GBHN RI 1998 DAN RPJPN DI ERA PEMERINTAHAN PRESIDEN SUSILO BAMBANG YODHOYONO A. Sedangkan berdasarkan pada tab MPR tahun 1993 dan 1998 mengenai GBHN, wawasan nusantara adalah suatu cara pandang dan juga sikap bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dengan mengutamakan adanya persatuan dan juga kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah di dalam. Garis-garis Besar Haluan Negara - Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1993 Tahun 1993intelektual atau hak atas kekayaan intelektual. Tujuan bangsa Indonesia telah dicantumkan dalam Pembukan UUD 1945, dalam usaha mencapainya banyak mengalami hambatan, tantangan, dan ancaman oleh karena itu perlu kekuatan untuk mewujudkannya. IV/MPR/1973; (ii) Tap MPR No. Dalam GBHN 1993-1998 mengamanatkan bahwa melalui upaya pembangunan, potensi sumberdaya nasional diarahkan menjadi kekuatan ekonomi, sosial budaya, politik, dan keamanan yang nyata, didukung oleh SDM yang berkualitas, yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) serta kemampuan manajemen. 3. Subjek utama. Pada GBHN 1999 sebagaimana tertuang dalam Tap MPR No. Bab II Pola Dasar Pembangunan Nasional. Rumusan wawasan nusantara dimasukkan dalam naskah Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai hasil ketetapan MPR mulai tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. U. Karena kesadaran masyarakat akan huku adalah salah satu syarat mutlak tegaknya hukum dan keadilan. However, the economic crisis that hit Indonesia faded all the dreams of development plans that had been MPR DAN URGENSI GARIS BESAR HALUAN NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA. Menurut kelompok kerja Wawasan Nusantara untuk diusulkan menjadi tap. Konsepsi ketahanan nasionalAdapun rumusan konsep ketahanan nasional dalam GBHN tahun 1998 adalah sebagai berikut; Untuk tetap memungkinkan berjalannya pembangunan nasional yang selalu harus menuju ke tujuan yang ingin dicapai dan agar dapat secara efektif dielakkan dari hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan yang timbul baik dari luar. Selama Orde Baru tersebut terdapat berbagai kebijakan yang diterapkan. 35 . Berdasarkan TAP MPR tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara), berikut pengertian wawasan nusantara: " Wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia, tentang jati diri dan lingkungan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah demi tercapainya tujuan nasional. II/MPR/1993; dan terakhir (vi) Tap MPR No. Program Studi : Ilmu Hukum . BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA. Menyetujui Komisi Pembimbing (Prof. IV/MPR/1999 tidak lagi ditemukan umusan mengenai Wawasan Nusantara itu. 3. 27 August 2012; Harris Sontanu; Dilihat 3238 kali; Diunduh kali; Jenis Dokumen: Buku Hukum: Judul: GBHN ( 1988 - 1993 ) Garis - Garis. Rumusan ketahanan nasional dalam GBHN 1998 sebagai berikut: 1) Untuk tetap memungkinkan berjalannya pembangunan nasional yang selalu harus menuju ke tujuan yang ingin dicapai dan agar dapat secara efektif diletakkan dari hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan yang timbul dari dalam maupun dari luar. IV/MPR/1973. GBHN 1999‑2004 memberikan visi yang merupakan tujuan yang ingin dicapai, yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai. Konsepsi ketahanan nasional untuk pertama kalinya dimasukkan ke dalam GBHN 1973 yaitu ketetapan MPR No. Sub bab G : Menguraikan Pembangunan Transportasi Laut Menurut GBHN 1998 Sub bab H : Menguraikan Pembangunan Transportasi Laut Masa Pemerintahan Kabinet Reformasi 1998/1999. Rumusan ketahanan nasional GBHN 1973 adalah sama dengan rumusan ketahanan 7 nasional tahun 1972 dari lemhanas. GBHN 1993-1998 TAP MPR No. - Mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Garis-garis Besar Haluan Negara - Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1988 Tahun 1988dalam GBHN dan siswa belum bisa dikatakan sebagai manusia atau siswa yang berkualitas. Dalam GBHN 1998 telah ditegaskan kembali tentang tujuan keolahragaan, yaitu meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Rabu, 15 Sep 2021 13:00 WIB. Setelah GBHN tidak berlaku disebabkan MPR tidak lagi diberi kewenangan menetapkan GBHN, konsepsi wawasan nusantara dimasukkan pada rumusan Pasal 25. Garis-Garis Besar Haluan Negara termuat dalam Ketetapan MPR. Menurut Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1998, wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. perumusan ketahanan nasional pada GBHN 1993 berlanjut pada GBHN 1998. Http; Peraturan Presiden No 7 tahun 2005 tentang Rencana. gbhn MARHAENDRA WIJA ATMAJA |2016| 17 GBHN 1973 GBHN 1998 sistematika GBHN Bab I Pendahuluan. Garis-Garis Besar Haluan Negara. GBHN merupakan pernyataan kehendak rakyat, yang isinya harus memberikan kejelasan arah bagi perjuangan Negara dan Rakyat Indonesia yang sedang membangun. I. Hal tersebut terpatri dalam Pasal 3 UUD 1945, bahwa. MPR mencanangkan rumusan ini menjadi GBHN. Contoh dari kebijakan-kebijakan tersebut adalah Garis-Garis Besar Haluan Negara atau GBHN. Tidak kalah pentingnya adalah mempersiapkan kultur hukum masyarakat (GBHN 1993; GBHN 1998) yang berbasis Islam dan yang belum tersentuh. MPR yang selama itu berkuasa sebenarnya punya kewenangan memakzulkan presiden, tapi memilih diam saja ketika Soeharto belum. Setelah GBHN tidak berlaku disebabkan MPR tidak lagi diberi kewenangan menetapkan GBHN, konsepsi wawasan nusantara dimasukkan pada rumusan Pasal 25 A UUD NRI 1945 hasil Perubahan Keempat tahun 2002. Rumusan mengenai ketahanan nasional. Hal tersebut hanya dapat terwujud apabila upaya pembinaan dan pengembangan bahasa berjakan dengan baik. Adapun rumusan konsep ketahanan nasional dalam GBHN tahun 1998 adalah sebagai berikut; 1. Jenis katalog. MPR No. a. 10. Sebab sejak reformasi 1998 sistem politik Indonesia sudah meninggalkan sistem perwakilan, yaitu MPR sebagai representasi wakil rakyat merumuskan GBHN yang harus dilaksanakan presiden sebagai mandataris MPR. Pada Oktober 2019, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2014-2019 menyerahkan tujuh poin rekomendasi kepada MPR periode 2019-2024 yang termaktub ke dalam Rancangan Keputusan MPR Tahun 2019. X Tahun 1998, tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara. 3. Sebagai gantinya, UU no. Forum Rektor Indonesia memperkuat upaya untuk mengembalikan kedaulatan rakyat dalam perencanaan pembangunan nasional melalui kewenangan Majelis Permusyawaratan. Sebelumnya, Soeharto menjabat sebagai Presiden Indonesia selama 32 tahun, yakni dari 1966 hingga 1998. Setelah GBHN tidak berlaku disebabkan MPR tidak lagi diberi kewenangan menetapkan GBHN, konsepsi wawasan nusantara dimasukkan pada rumusan Pasal 25 A UUD NRI 1945 hasil perubahan. Tuntutan reformasi yang bergema sejak awal orde reformasi sebenernya gejala-gejalanya secara langsung atau tidak langsung diidentifikasikan dalam GBHN 1998. Di mulai dari 1 Mei 1998, Soeharto menyatakan reformasi akan dilakukan setelah 2003 karena menurutnya hal-hal yang menyangkut reformasi sudah tertuang dalam GBHN 1998. ekonomi ini telah dikukuhkan dalam GBHN hasil sidang istimewa MPR 1998, TAP tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, dan UU No. GBHN yang di dalamnya tertera aturan-aturan jalannya pembangunan negara yang harus berlandaskan kepada UUD 1945 sebagai tempat tertulisnya tujuan atau cita –cita negara Indonesia. 1. Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Ketahanan Nasional dan Bela Negara • Pengalaman sejarah bangsa Indonesia telah membuktikan. Pengertian wawasan nusantara berdasarkan ketetapan majelis permusyawarahan rakyat tahun 1993 dan 1998 tentang gbhn adalah sebagai berikut: Falsafah pancasila diyakini sebagai pandangan hidup bangsa indonesia yang sesuai dengan aspirasinya. Pada masa sekarang dengan tidak adanya lagi GBHN,rumusan Wawasan nusantara menjadi tidak ada. Perhatikan rumusan Wawasan Nusantara dalam GBHN 1998 berikut ini : “Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”. Sejak 1 April 1969 hingga 21 Mei 1998, tidak kurang dari enam Tap MPR tentang GBHN. Rumusan GBHN 1998 sebagaimana telah dinyatakan di atas merupakan rumusan terakhir, sebab sekarang ini GBHN tidak lagi digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan. GBHN 1973 sampai dengan GBHN 1998. Kegagalan GBHN 1998 mengakomodasi tuntutan reformasi apda dasarnya merupakan refleksi dari kegagalan SU - MPR 1998 dalam menangkap aspirasi masyarakat dan tuntutan jaman. Soeharto diberi mandat MPR untuk menyelesaikan krisis moneter yang berujung pada krisis kepercayaan. Rumusan tersebut berlanjut hingga GBHN 1998. Adakah latar belakang budaya yang menyebabkan kemiskinan masyarakat ? 2. Berdasar Pasal 25 A UUD NRI 1945 ini pula, bangsa Indonesia. Selama Orde Baru tersebut terdapat berbagai kebijakan yang diterapkan. Kerakyatan dalam sistem ekonomi mengetengahkan pentingnya pengutamaan kepentingan rakyat dan hajat hidup orang banyak, yang bersumber pada kedaulatan rakyat atau. Community Development. Rumusan wawasan nusantara termuat pada naskah GBHN 1973 sampai 1998 dan dalam Pasal 25 A UUD NRI 1945. hingga GBHN 1998 – yakni GBHN terakhir produk MPR rezim Orde Baru. GBHN 1998, sebagai GBHN terakhir era kekuasaan otoriter orde baru hanya berumur 6 (enam) bulan. Kelompok Kerja Wawasan Nusantara Konsepsi ketahanan nasional untuk pertama kalinya dimasukkan ke dalam GBHN 1973 yaitu ketetapan MPR No. Mekanisme untuk menampung aspirasi rakyat ini antara lain. Penguasaan atas tanah oleh negara sesuai dengan tujuanPada masa Orde Baru, sempat terjadi kevakuman pelaksanaan pembangunan karena adanya proses transisi politik tahun 1998-1999. Untuk tetap memungkinkan berjalannya pembangunan nasional yang selalu harus menuju ke tujuan yang ingin dicapai dan agar dapatRumusan wawasan nusantara dimasukkan dalam naskah Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai hasil ketetapan MPR mulai tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Jadi MPR nyusun sendiri, presiden punya sendiri, kan jadi soal dalam implementasi,” katanya. Beranda; Tentang Kami. Menurut GBHN 1998, Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada hakekatnya ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Adapun rumusan konsep ketahanan nasional dalam GBHN tahun 1998 adalah sebagai berikut; Untuk tetap memungkinkan berjalannya pembangunan nasional yang selalu harus menuju ke tujuan yang ingin dicapai dan agar dapat secara efektif dielakkan dari. GBHN 1998 ( Philip, 2002) menyatakan bahwa pengembangan objek wisata ditujukan untuk mendayagunakan sumber dan potensi kepariwisataan menjadi kegiatan ekonomi yang dapat diandalkan untuk penerimaan devisa, memperluas dan meratakan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat,. Ini berarti. Jadi yang GBHN era Soeharto tidak mengatur haluan lembaga-lembaga negara lainnya. Menyatakan bahwa, wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Rumusan mengenai ketahanan nasional dalam GBHN 1998 adalah sebagai berikut: b. Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan sejak 1 April 1969 hingga 21 Mei 1998, tidak kurang dari enam Tap MPR tentang GBHN dihasilkan oleh MPR RI pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. 1. Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Ketahanan Nasional dan Bela Negara . Aspek Legal Legal berarti sesuia dengan peraturan yang berlaku pada produk hukum dan aspek legal peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu tempat di Indonesia a) GBHN 1998-2003 tentang Kesra, Pendidikan, dan kebudayaan Arah pembangunan Peningkatan kualitas penduduk lansia untuk mewujudkan integritas sosial penduduk. Title: GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) 1993-1998 : TAP MPR NO. 480 downloads 2212 Views 1MB Size. Ketetapan MPR No. Ketahanan nasional dirumuskan sebagai kondisi dinamis yg merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan Negara. Menurut Prof. Recent Post. Rumusan mengenai ketahanan nasional dalam GBHN 1998 1. Rumusan GBHN 1998 sebagaimana telah dinyatakan di atas merupakan rumusan terakhir, sebab sekarang ini GBHN tidak lagi digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan. Irwansyah. IV/MPRS/1963 tentang Pedoman Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan. Rancang Bangun "GBHN model baru" itu disebut Pokok Pokok Haluan Negara atau PPHN. Berdasarkan TAP MPR tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara), berikut pengertian wawasan nusantara: "Wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia, tentang jati diri dan lingkungan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah demi. Mimpi Jatuh. "Masih draf, sedang disempurnakan oleh Badan Pengkajian," kata anggota MPR Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hendrawan Supratikno, soal rancangan GBHN tersebut pada Jumat, 9 Agustus 2019. Buku Hukum GBHN ( Garis Garis Besar Haluan Negara, 1993 - 1998, Tap MPR No II / MPR/ 1993 Dan Dilengkapi Dengan Susunan Kabinet Pembangunan VI Penerbit Sinar Grafika Jakarta – JDIH Pemerintah Provinsi Bali Garis Garis Besar Haluan Negara GBHN ( TAP No : II/MPR/1983 ). Sub bab I : Menguraikan Pembangunan Transportasi Laut Menurut GBHN 1999 - 2004 BAB III. Sementara pengertian Wawasan Nusantara menurut. Konsepi ketahanan nasional pada GBHN 1998 merupakan rumusan terakhir karena setelah itu tidak dipergunakan lagi. Pada hakikatnya ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Teori Ketahanan Nasional (Makalah) Setiap bangsa mempunyai cita-cita, karena cita-cia berfungsi sebagai penentu untuk mencapai tujuan. Besarnya kepentingan rezim kekuasaan. View/ Open. Adapun rumusan konsep ketahanan nasional dalam GBHN tahun 1998 adalah sebagai berikut; Rumusan GBHN 1998 sebagaimana telah dinyatakan di atas merupakan rumusan terakhir, sebab sekarang ini GBHN tidak lagi digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan.